*Jakarta* – *Koalisi Kawal Merah Putih (KKMP)* mendesak *Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)* untuk mengusut tuntas dugaan praktik suap pengurangan nilai pajak yang melibatkan pejabat di *Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara*, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), *Kementerian Keuangan*.
Presidium KKMP, *Joko Priyoski*, menilai pengungkapan kasus ini harus menjadi pintu masuk untuk membongkar praktik korupsi yang diduga masih mengakar di lingkungan perpajakan.
Ia meminta KPK tidak berhenti pada level pelaksana teknis, melainkan memeriksa pejabat tinggi, termasuk *Direktur Jenderal Pajak*.
“Panggil Dirjen Pajaknya. Persoalan ini sudah semakin parah dan harus dibongkar sampai ke aktor-aktor besar yang terlibat,” ujar Joko Priyoski, sekaligus Ketua Umum KAMAKSI (KAUKUS MUDA ANTI KORUPSI), Kamis (15/1).
Ia juga menyinggung adanya dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut, termasuk relasi internal dan eksternal perusahaan.
“Dalam perusahaan Wanatiara Persada, bukan hanya pemilik yang mendapat keuntungan, tapi juga direksi. Ada sosok yang disebut berasal dari unsur partai dan pimpinan,” tambah Joko yang akrab disapa Jojo.
*Penggeledahan KPK di Kantor Pusat DJP*
Sebelumnya, *KPK melakukan penggeledahan* di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak pada *Rabu (14/1)*.
Penggeledahan dimulai sekitar pukul *12.00 WIB*, dan penyidik terlihat meninggalkan lokasi sekitar *13.40 WIB*.
Langkah ini merupakan bagian dari pengembangan kasus *operasi tangkap tangan (OTT)* terhadap pejabat pajak di wilayah *Jakarta Utara*.
*Lima Tersangka Kasus Suap Pajak Jakarta Utara*
Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan *lima orang tersangka*.
Salah satunya adalah *Kepala KPP Madya Jakarta Utara, Dwi Budi Iswahyu (DWB)*.
Tiga tersangka diduga sebagai *penerima suap*, yakni:
* *Dwi Budi Iswahyu (DWB)* – Kepala KPP Madya Jakarta Utara
* *Agus Syaifudin (AGS)* – Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara
* *Askob Bahtiar (ASB)* – anggota tim penilai di KPP Madya Jakarta Utara
Sementara dua tersangka lainnya diduga sebagai *pemberi suap*, yaitu:
* *Abdul Kadim Sahbudin (ABD)* – Konsultan Pajak PT WP
* *Edy Yulianto (EY)* – Staf PT WP
KPK mengungkap, para pejabat pajak tersebut diduga menerima suap terkait *pengaturan dan pengurangan nilai kewajiban pajak PT WP*.
Total nilai suap yang diterima diperkirakan mencapai *Rp4 miliar*.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena menyangkut integritas sistem perpajakan nasional.
Ramadhan Isa Presidium KKMP pun meminta KPK mengusut perkara ini secara transparan dan menyeluruh agar praktik serupa tidak terus berulang di lingkungan Kementerian Keuangan. Jangan sampai Rakyat yang terbebani dan menjadi korban akibat dugaan skandal praktik korupsi dan suap oknum Pejabat Pajak. KKMP mendesak Reformasi Total di tubuh Kementerian Keuangan, oknum-oknum Pejabat Eselon 1 maupun Eselon 2 yang disinyalir terlibat praktik-praktik kotor lebih baik mundur dari jabatanya daripada menyusahkan Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan Purbaya, Fiat Justitia Ruat Caelum, Hendaklah Keadilan Ditegakkan Walaupun Langit Akan Runtuh, pungkasnya.